Makassar — (CompleteNews.Id).
Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto bersama Sekda Kota Makassar M Ansar, menghadiri pertemuan Initiative Meeting Kampanye Antikorupsi. Jumat (1/4/22).
Acara itu digelar Pemerintah Kota Makassar bersama Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diruang Sipakalebbi lantai ll Kantor Balai Kota Makassar.
Acara itu juga dihadiri Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemkot Makassar dan sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemkot Makassar.
Menurut Wali Kota Makassar. Pertemuan tadi bersama KPK, adalah bagian dari sosialisasi untuk membangun Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Tadi kita bahas lebih ke hal hal misalnya, Monitoring Centre for Prevention (MCP), dimana MCP kita belum maksimal,” ucap Wali Kota.
“Kemarin sudah naik dari 48 ke 60 sekian, tapi sebagai Ibukota Provinsi Sulsel, mestinya kita tetap nomor satu,” jelas Wali Kota.
Wali Kota Makassar juga katakan. Selain membahas MCP dibahas pula tentang Survei Penilaian Integritas (SPI), oleh Korsupgah.
“Kalau MCP itu menyangkut Managerial, sedangkan kalau SPI menyangkut Pungli,” ucap Wali Kota, menambahkan.
Ini harus dibenahi semua dan betul hipotesa saya bahwa, waktu saya kampanye ada banyak kehancuran birokrat, itu luar biasa dan dampaknya masih sampai sekarang.
“Saya janji tahun ini kita sudah mulai, intinya Fesetting belum total, karena kita baru dapat jawaban. Dukcapil baru tiga hari lalu sudah ada penetapan,” ungkapnya.
Wali Kota menjelaskan, saat Ini baru mau lagi mengadakan Resetting, namun persoalannya lagi, ada pemeriksaan BPK
“Nah kalau ditinggalkan pos itu, siapa mau jelaskan itu karena mau diganti, nah itu semua yang jadi kendala,” katanya.
Pemkot Makassar akan melakukan konsultasi lebih lanjut terkait hal ini bersama dengan BPK.
“Saya punya Misi Visi bahwa, Pemerintahan yang bebas indikasi korupsi dan itu ada tiga yang harus dipenuhi oleh setiap pejabat, jujur LHKPN, bebas temuan BPK dan temuan dari inspektorat,” tandas Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto. (*/ls).
