Makassar — (CompleteNews.Id).
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, mendukung upaya Dewan Adat Tinggi Lembaga Kerajaan Tallo untuk merevitalisasi situs cagar budaya Kerajaan Tallo.
Wali Kota juga mendukung rencana pembangunan rumah adat Balla Lompoa, di bekas lahan Istana Kerajaan Tallo di Jl. Sultan Abdullah Makassar.
“Tentu Pemkot Makassar mendukung. Segera siapkan administrasinya sehingga kita bisa bantu,” ucap Wali Kota di sela-sela menerima kunjungan Dewan Adat Tinggi Lembaga Kerajaan Tallo, di Kediamannya Jl Amirullah. Jumat (31/03/23).
Wali Kota suka atas inisiatif dewan adat atas kerja sama dengan Pemkot Makassar. Apalagi, ada rencana untuk berkolaborasi dalam dunia pendidikan.
Hal itu, sangat membantu siswa-siswi untuk mengetahui sejarah dan kebudayaan mereka sendiri.
“Saya bikin Dewan Kebudayaan itu sebagai tanda bahwa, Pemkot Makassar peduli terhadap sejarah dan kebudayaan di Makassar,” ungkap Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto.
Ketua Dewan Adat Tinggi Kerajaan Tallo Ilyas Ali Ari menyampaikan. Kunjungannya audiensi dengan Wali Kota, sebagai bentuk pelaporan kegiatan pemugaran situs sejarah di Kerajaan Tallo.
Pihaknya juga meminta Pemkot Makassar melalui Wali Kota Makassar, agar dibangunkan kembali Rumah Adat Balla Lompoa di Tallo.
“Alhamdulillah respons Pak Wali luar biasa, beliau mendukung sepenuhnya,” kata Ilyas, usai pertemuan.
Selanjutnya, pihaknya akan melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan, berkaitan dengan Siswa SD-SMP yang ada di Makassar. Untuk mengetahui sejarah-sejarah, yang ada di Kerajaan Tallo.
“Balla Lompoa akan dibangun dalam lahan Istana Kerajaan yang dulu, di Jl. Sultan Abdullah sebelum Makam Raja Tallo dengan luas ukuran lahannya 40×50 M²,” jelasnya.
Kolaborasi dengan Disdik ialah berkaitan dengan pelestarian Sejarah dan Budaya.
Timnya mencatat, kurang lebih ada 8 situs yang terdata dan sudah ada 4 situs yang terverifikasi.
“Yang baru dilakukan pemugaran oleh Dinas Kebudayaan ada 4 situs termasuk beberapa makam kerabat dari kerajaan Bone,” katanyanya.
Dia mengungkapkan, melalui Dewan Adat ini, pihaknya akan mencatat adanya situs-situs cagar budaya lalu dilaporkan ke Pemerintah.
(*/hkm).
